Bicara tentang politik Apartheid, sebagian dari kita tentu tidak asing dengan Nelson Mandella, bukan? Ya, ia adalah Presiden Afrika Selatan yang juga merupakan tokoh revolusioner antiapartheid. Berbanding terbalik dengan Hendrik Verwoerd. Nah, siapakah dia?
Hendrik Verwoerd adalah orang yang justru menjadikan Apartheid sebagai kebijaksanaan resmi. Ini dilakukannya ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri Afrika Selatan, yakni dari 1958 sampai pembunuhan pada tahun 1966. Verwoerd sendiri lantasdikenang sebagai orang di belakang konsepsi dan implementasi apartheid, sebuah sistem segregasi rasial membagi kelompok etnis di negara itu.
Selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, gerakan anti-Apartheid seperti Kongres Nasional Afrika (ANC) dan Pan Africanist Congress (PAC) dilarang, dan Percobaan Rivonia, yang dituntut para pemimpin ANC, digelar.
Banyak jalan-jalan utama, tempat dan fasilitas di kota-kota di Afrika Selatan yang dinamai Verwoerd; pasca-apartheid Afrika Selatan, sebagian besar referensi ini untuk pencipta apartheid telah berganti nama.
(Baca juga: Mengenal Vladimir Lenin, Tokoh Dibalik Revolusi Rusia)
Satu yang terkenal menggunakan namanya adalah Bandara HF Verwoerd di Port Elizabeth, yang kemudian berganti nama menjadi Bandara Port Elizabeth. Lalu Verwoerd Dam di Free State, yang sekarang menjadi Gariep Dam; Akademi Rumah Sakit HF Verwoerd di Pretoria, yang sekarang menjadi Rumah Sakit Steve Biko, dan kota Verwoerdburg, yang kini berganti nama jadi Centurion.
Latar Belakang Munculnya Politik Apartheid
Politik Apartheid sendiri muncul seiring berkembangnya imperialisme bangsa kulit putih terhadap kulit hitam di Afrika Selatan. Apartheid sendiri berarti pemisahan. Hal ini bertujuan agar bangsa kulit putih tetap berkuasa atas bangsa kulit hitam.
Pada tahun 1948, Hendrik Verwoerd menjadikan politik ini sebagai kebijaksanaan resmi negara dan berkembang menjadi pembatasan yang menyangkut seluruh kehidupan dimana bangsa kulit hitam dijadikan budak sedangkan bangsa kulit putih lebih diistimewakan dalam banyak hal.
Dalam menjalankan pemerintahannya kala itu, Verwoerd mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya:
- Land Act (1913), yaitu undang-undang yang melarang warga kulit hitam memiliki tanah di wilayah yang sudah ditentukan.
- Group Act (1923), undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal bangsa kulit hitam dan kulit putih.
- Registration Act (1950), undang-undang yang mengharuskan bahwa setiap warga Afrika Selatan memiliki surat keterangan pengelompokan. Pengelompokan sendiri dilakukan berdasarkan ciri-ciri fisik.
