Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) merupakan salah satu organisasi dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tugas utama mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat.
Sebagaimana dilansir dalam laman resminya, tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Bisa dibilang, ILO adalah badan global yang bertanggungjawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional.
ILO adalah satu-satunya badan “tripartit” PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program yang bekerjasama dengan 181 negara anggotanya. Dan ILO berupaya memastikan bahwa standar-standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip maupun praktiknya.
Dalam sejarahnya, ILO didirikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari pada keadilan sosial. Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan dan kemiskinan.
Tepat pada tahun 1946, ILO menjadi lembaga spesialis pertama di bawah PBB yang baru saja terbentuk. Saat peringatan hari jadinya yang ke 50 di tahun 1969, organisasi ini menerima Hadiah Nobel Perdamaian. Besarnya peningkatan jumlah negara yang bergabung dengan organisasi selama beberapa dasawarsa setelah masa Perang Dunia ke-II telah membawa banyak perubahan.
Organisasi ini meluncurkan program program bantuan teknis untuk meningkatkan keahlian dan memberikan bantuan kepada pemerintah, pekerja dan pengusaha di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang.
(Baca juga: Mengenal Lebih Jauh tentang Bank Dunia (World Bank))
Pada 2004, peran ILO dalam mempromosikan strategi untuk menciptakan globalisasi yang adil didukung oleh laporan Komisi Dunia tentang Dimensi Sosial dari Globalisasi. Faktor pendorong yang mendorong pekerjaan yang layak melibatkan ILO, untuk mengintegrasikan apa yang dilakukan di tingkat internasional, regional, nasional maupun lokal.
ILO mengundang pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama-sama menyusun peraturan tenaga kerja, mengawasi pelaksanaannya, meningkatkan kesadaran, serta menyusun kebijakan serta merencanakan program. Dan organisasi ini juga ingin memastikan bahwa upaya-upayanya ini didasari pada kebutuhan para perempuan dan laki-laki yang bekerja.
ILO bekerja secara aktif dengan PBB dan lembaga-lembaga multilateral lainnya dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung terciptanya peluang kerja yang layak sebagai titik penting dari upaya untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan.
Tugas ILO didasari pada pentingnya menjalin kerjasama antara pemerintah dengan organisasi pengusaha dan serikat pekerja dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Dialog antara pemerintah dengan kedua “mitra sosial” ini akan mempromosikan pembentukan konsensus dan keterlibatan demokratis mereka yang memainkan peran penting di dunia kerja.
“Dialog sosial” ini bisa diartikan sebagai perundingan, konsultasi atau sekedar tukar pikiran antara perwakilan pengusaha, pekerja dan pemerintah. Dialog sosial dapat mencakup hubungan antara pekerja dengan pihak manajemen, dengan atau tanpa keterlibatan langsung dari pemerintah.
Dialog sosial merupakan sarana yang pengusaha dan serikat pekerja mengatur perubahan yang ada dan mencapai target ekonomi dan sosial. Dimana, pekerja dan pengusaha sama-sama mempunyai suara yang setara dengan pemerintah dalam hal tugas dewan-dewan pengurusnya, memperlihatkan pelaksanaan dialog sosial. Struktur ini memastikan bahwa pendapat para mitra sosial ini tercermin dalam standar ketenagakerjaan, kebijakan dan program ILO.
