di Keadaan Indonesia di awal kemerdekaan bisa dibilang sangat kurang dan jauh dari kata mapan. Pasalnya, kerusuhan dan berbagai insiden peperangan serta baku tembak masih sering terjadi. Hal ini dikarenakan masih ada kekuatan asing yang tidak ingin melihat Indonesia merdeka.
Adapun sektor yang fokus diperbaiki oleh pemerintah untuk menstabilkan keadaan Republik Indonesia di awal kemerdekaan adalah bidang politik dan bidang ekonomi. Dimana, banyak permasalahan di bidang politik dan ekonomi yang menghambat keadaan Indonesia menjadi lebih baik di awal kemerdekaan, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menstabilkan keadaan NKRI.
Kehidupan Politik
Kehidupan politik pada masa awal proklamasi ditandai dengan pembentukan berbagai badan/lembaga kelengkapan negara seperti BPUKI yang didirikan pada 28 Mei 1945 dengan diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat. BPUPKI sendiri berhasil menyelenggarakan 2 kali sidang, dimana sidang pertama pada 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 yang berhasil menyusun keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia merdeka.
Sidang kedua, pada 22 Juni 1945 dan berhasil menyusun piagam Jakarta (Pancasila). Kemudian mengadakan sidang kembali pada 10-11 Juli 1945 dan menghasilkan persetujuan atas isi preambule (pembukaan UUD 1945) yang diambil dari Piagam Jakarta.
Pada 7 Agustus 1945 BUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, dimana tugas utamanya adalah pembentukan BKNIP yang bertugas membantu presiden. Kondisi politik Indonesia mulai mengalami perubahan ketika BKNIP mengajukan usul kepada Presiden, dimana Menteri bertanggung jawab kepada BKNIP bukan kepada Presiden maka lahirlah sistem parlementer dengan cabinet syahrir sebagai cabinet pertama.
(Baca juga: Mengintip Kehidupan Bangsa Indonesia Pada Awal Kemerdekaan)
Perubahan ini kemudian memicu lahirnya partai politik yang memiliki berbagai landasan. Misalnya PNI berhaluan nasionalis, PKI beraliran komunis, partai Murba, Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi. Munculnya multipartai mengakibatkan cabinet di Indonesia pada masa awal demokrasi mengalami kondisi labil dimana 1 kabinet hanya dapat bertahan antara 1-2 tahun.
Kehidupan Ekonomi
Kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal proklamasi mengalami kekacauan yang mengakibatkan perekonomian nasional tidak stabil. Padahal perekonomian merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada berbagai permasalahan yang menghantui perekonomian Indonesia yaitu hiperinflasi, blokade ekonomi, dan kekosongan kas negara.
Ketika Indonesia mengalami blokade ekonomi oleh belanda, pemerintah berusaha menembus blokade tersebut dengan berbagai cara seperti diplomasi beras ke India dan mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Selain berusaha menembus blokade ekonomi, pemerintah juga berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dialami dengan berbagai cara, misalnya :
- Memberlakukan Oeang Republik Indonesia (ORI) mulai tahun 1946 menggantikan mata uang Jepang yang telah dipakai sejak tahun 1942.
- Mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI 46) sebagai Bank Sirkulasi pada 1 November 1946.
- Melakukan pinjaman lunak sebesar Rp.1.000.000.000 atas persetujuan BP-KNIP yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman.
- Membuka Indonesia Office (Indoff) di Singapura sejak tahun 1947 sebagai perwakilan dagang resmi di Singapura.
- Mengadakan hubungan dagang dengan pengusaha Amerika Serikat yang dirintis oleh Badan Semi Pemerintah di bawah Dr, Soemitro Djojohadikusumo.
Sayangnya, langkah-langkah tersebut belum cukup membuahkan hasil untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. hingga pada Februari 1946 pemerintah melaksanakan konfrensi ekonomi yang membahas mengenai peningkatan produksi dan distribusi bahan makanan, masalah sandang, dan penataan administrasi perkebunan milik asing. Selain konfrensi ekonomi, di masa awal kemerdekaan pemerintah juga meluncurkan berbagai kebijakan seperti :
- Kasimo Plan, merupakan usulan dari J Kasimo (Menteri Persediaan Makanan Rakyat) yang berisi anjuran kepada masyarakat untuk memperbanyaak kebun bibit dan padi unggul, penyembelihan hewan pertanian dicegah, serta tanah ksoong harus ditanami.
- Planning Board (Badan Perencana Ekonomi) yang didirikan 19 Januari 1947 atas usulan dr. A. K.Gani (Menteri Kemakmuran) yang bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun yang akhirnya disepakati sebagai Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
- Pinjaman Nasional, merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Surachman (Menteri Keuangan) dengan persetujuan BP-KNIP untuk penyaluran pinjaman nasional guna menarik kepercayaan masyarakat.
- Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera), merupakan program yang bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi selain meningkatkan efisiensi.
- Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) merupakan organisasi yang dipimpin oleh BR.Motik dan bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta agar perusahaan swasta dapat memperkuat ekonomi nasional dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.
