Setelah proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada 17 Agustus 1945, maka Republik Indonesia harus menentukan arah kebijakan luar negeri negara. Hal ini dilakukan untuk membangun hubungan dengan negara lain. Konsep yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan berkembangnya Perang Dingin/perang Dunia II menjadi dasar pemikiran politik bebas aktif yang diterapkan Indonesia.
Pada dasarnya, politik luar negeri sendiri merupakan seperangkat kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan maupun kepentingan negara yang bersangkutan.
Adapun landasan utama politik luar negeri ideal bagi Indonesia adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Selain itu, ada landasan konstitusional dimana dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dimana, tujuan dari politik bebas aktif NKRI sendiri adalah untuk taat dan patuh kepada tujuan awal nasional bangsa sesuai dengan pembukaan UUD 1945.
Dalam pasal 3 UU Nomor 37 tahun 1999, bebas aktif artinya adalah Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara a priori pada kekuatan dunia manapun.
Tidak Memihak
Saat Perang Dingin/ Perang Dunia II berlangsung, Amerika dan blok Rusia saling berlomba dalam senjata dan saling menyerang satu sama lain. Akan tetapi Indonesia memilih jalur yang berbeda yaitu tidak memihak kepada blok manapun. Indonesia dalam hal ini menjadi bukti bahwa selain tidak memihak, juga menjadi negara yang bebas dari pengaruh bangsa lain.
Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer
Dalam acara Inter Asian Relation Conference yang berlokasi di New Delhi pada 23 maret sampai 2 april 1947, Indonesia yang diwakili oleh Perdana Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Soetan Syahrir bersama perwakilan bangsa Asia mengajak untuk bersatu dan berdamai dalam kepentingan bersama tanpa beralasan untuk menang dan menguasai dunia.
Ia mengatakan dalam pidatonya bahwa perdamaian dunia hanya akan tercapai apabila seluruh bangsa-bangsa bersatu padu, hidup berdampingan dengan damai serta dapat bersatu dalam ikatan antar bangsa dalam perbedaan antar agama, suku, dan ras. Akan tetapi dalam posisi NKRI yang tidak memihak pada bangsa dan blok manapun bukan berarti Indonesia membentuk sebuah blok besar yang akan menguasai dunia.
Dalam hal ini Indonesia juga tidak ikut campur tangan dalam masalah kedua blok. Dalam kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia tidak ingin mengimbangi blok besar dunia akan tetapi Indonesia ingin tujuan perdamaian dunia tercapai.
Sikap yang diterapkan oleh bangsa Indonesia kepada bangsa-bangsa lain kemudian menjadi pondasi yang kuat dalam politik luar negeri Indonesia. Maka politik luar negeri Indonesia ini sering disebut dengan politik bebas aktif.
Politik bebas aktif ini mempunyai maksud bahwa dalam menjalankannya, Indonesia tidak memihak pada kepentingan suatu blok lain akan tetapi Indonesia juga aktif dalam kegiatan memelihara tujuan perdamaian dunia dengan meredakan berbagai perseteruan yang ada diantara dua blok besar.
Selain itu Indonesia juga bebas untuk mengadakan persahabatan dengan negara-negara yang ada di dunia tanpa adanya saling permusuhan tetapi lebih mengedepankan sikap menghargai keberadaan negara itu sendiri.
