Orde Baru adalah istilah yang dikenal setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Arti orde baru sendiri adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni. Lantas, bagaimana sejarah Orde Baru ini?
Orde Baru dibangun dengan tujuan. Pada masa itu, tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945 menjadi poin utama. Orde Baru, yang dipimpin oleh Soeharto setelah dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) oleh Presiden Soekarno merupakan upaya untuk mengoreksi penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Masa ini sendiri berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.
Sejarah Orde Baru
Kekacauan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi setelah Gerakan 30 S/PKI tahun 1965. Kekacauan tersebut ditandai dengan adanya penyimpangan terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, muncullah keinginan untuk menempatkan keduanya – UUD 1945 dan Pancasila, sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara secara murni dan konsekuen.
Sejak Gerakan PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum bertindak tegas terhadap G30S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 26 Oktober 1965, berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya pun mengadakan demonstrasi dalam gabungan front Pancasila.
Baca juga: Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru
Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstran lalu mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura alias Tiga Tuntutan Rakyat. Melalui Tritura ini, rakyat meminta PKI dibubarkan, Kabinet dibubarkan dari unsur-unsur G 30 S/PKI dan harga-harga diturunkan.
Di tanggal 15 Januari tahun 1966, sidang paripurna kabinet Dwikora digelar di daerah Bogor, tepatnya di Istana Bogor yang dihadiri oleh wakil-wakil mahasiswa. Presiden RI saat itu, yakni Ir Soekarno berpikiran timbulnya berbagai gerakan dari para mahasiswa itu didalangi oleh Central Intelligence Agency (CIA) yang bertempat di Amerika Serikat.
Presiden Soekarno mengumumkan perombakan kabinetnya, yaitu di tanggal 21 Februari. Namun hal itu tak membuat perubahan yang kemudian membuat hati rakyat senang. Pasalnya masih banyak dari anggota kabinet yang berada di dalam G30S/PKI.
Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Dalam Supersemar terdapat 3 poin tugas utama. Pertama, Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS Soekarno, memutuskan, memerintahkan kepada Letjen Soeharto selaku panglima Angkatan Darat, untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu agar terjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Soekarno demi keutuhan bangsa dan negara.
Kedua, pengoordinasina angkayan lain. Ketiga, melaporkan dan bertanggung jawab terhadap segala yang berhubungan dengan poin kedua.
Surat ini diterbitkan Soekarno untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban.
Sementara itu, demonstrasi dan kekacauan di ibukota tak kunjung reda, meski Soekarno telah melantik Kabinet Dwikora yang Disempurnakan atau lebih dikenal dengan sebutan “Kabinet 100 Menteri” pada tanggal 11 Maret 1966.
Dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno pada tanggal tersebut, Letjen Soeharto tidak hadir dengan alasan sakit. Akhirnya, Presiden Soekarno tidak dapat menyelesaikan rapat dan pergi ke Bogor dengan alasan keamanan.
Pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru secara resmi terjadi ketika Letjen Soeharto dilantik menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1966.
Ada beberapa hal yang diperjuangkan dalam Orde Baru, diantaranya:
1. Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyimpangan atau penyelewengan terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
2. Masyakarat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual melaui pembangunan
3. Sikap mental mengabdi kepada kepentingan rakyat serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Melalui hal-hal yang diperjuangkan itu, Orde Baru menghendaki adanya tata pikir yang lebih nyata dan tepat guna tanpa meninggalkan idealisme perjuangan, serta mengutamakan kepentingan nasional.
