Lancar atau tidaknya pengelolaan arus uang di suatu negara ditentukan oleh kebijakan moneter negara yang bersangkutan. Dimana sistem moneter yang kuat menjadikan arus uang berlangsung lancar, yang akhirnya berimbas pada kuatnya perekonomian nasional, pun demikian sebaliknya. Nah, pengelolaan arus uang ini dilakukan oleh bank sentral, dimana di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia.
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak-pihak lainnya. Status dan kedudukan khusus ini sendiri diperlukan agar Bank Indonesia dapat sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawabnya sebagai otoritas moneter. Apa saja tanggung jawab yang dimaksud tersebut?
Jika mengacu pada UU No 6 tahun 2009, Bank Indonesia disebutkan memiliki otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Artinya, pihak luar sama sekali tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia; dan Bank Indonesia wajib menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuannya sendiri, dimana salah satunya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai hal ini, bank pun melaksanakan tugas yang menjadi ketiga pilarnya, apa saja?
1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Hal ini dapat dilakukan dengen memerhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter. Pengendalian moneter sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melakukan operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan.
2. Megatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Untuk tugas ini, Bank memiliki otoritas dalam menyetujui penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan sistem pembayaran untuk memberikan laporan kegiatan serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.
3. Mengatur dan Mengawasi Perbankan
Terkait tugas ini, Bank memkliki otoritas dalam menetapkan ketentuan perbank, memberikan dan mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundangan.
(Baca juga: Peran Bank Indonesia Dalam Perekonomian Indonesia)
Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk undang-undang, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sementara itu, agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, Bank Indonesia memiliki beberapa wewenang, diantaranya:
1. Kewenangan memberikan izin (right to lisence)
Dalam hal ini BI berwenang dalam menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Wewenang ini meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindaham kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank serta pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk menetapkan kebijakan (right to regulate)
Disini BI berwenang untuk menetapkan kebijakan yang megatur usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu mewujudkan jasa perbankan sesuai keinginan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control)
Bank Indonesia berwenang mengawasi bank melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung disini dapat berupa pemeriksaan umum dan khusus; sedangkan pengawasan tidak langsung artinya bank melakukan pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala dari bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.
4. Kewenangan mengenakan sanksi (right to impose sanction)
Terkait wewenang ini, artinya BI berwenang menjatuhkan sanksi sesuai perbankan apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Adapun tujuan dari wewenang ini adalah membina agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.
